Batubara adalah termasuk salah satu bahan bakar fosil. Pengertian biasanya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Batubara juga adalah batuan organik yang mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Analisa unsur memberikan rumus formula empiris seperti : C137H97O9NS untuk bituminus dan C240H90O4NS untuk antrasit.
Pembentukan batubara dimulai sejak Carboniferous Period (Periode Pembentukan Karbon atau Batu Bara) – dikenal sebagai zaman batu bara pertama – yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Mutu dari setiap endapan batu bara ditentukan oleh suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan, yang disebut sebagai ‘maturitas organik’. Proses awalnya gambut berubah menjadi lignite (batu bara muda) atau ‘brown coal (batu bara coklat)’ – Ini adalah batu bara dengan jenis maturitas organik rendah. Dibandingkan dengan batu bara jenis lainnya, batu bara muda agak lembut dan warnanya bervariasi dari hitam pekat sampai kecoklat-coklatan.
Mendapat pengaruh suhu dan tekanan yang terus menerus selama jutaan tahun, batu bara muda mengalami perubahan yang secara bertahap menambah maturitas organiknya dan mengubah batu bara muda menjadi batu bara ‘sub-bitumen’. Perubahan kimiawi dan fisika terus berlangsung hingga batu bara menjadi lebih keras dan warnanya lebh hitam dan membentuk ‘bitumen’ atau ‘antrasit’. Dalam kondisi yang tepat, penigkatan maturitas organik yang semakin tinggi terus berlangsung hingga membentuk antrasit.
Proses Pembentukan Batubara
Hampir seluruh pembentuk batubara berasal dari tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara dan umurnya menurut Diessel (1981) adalah seperti berikut ini:
Alga, dari Zaman Pre-kambrium hingga Ordovisium dan bersel tunggal. Sangat sedikit endapan batubara dari perioda ini.
Silofita, dari Zaman Silur hingga Devon Tengah, adalah turunan dari alga. Sedikit endapan batubara dari perioda ini.
Pteridofita, umur Devon Atas hingga Karbon Atas. Materi utama pembentuk batubara berumur Karbon di Eropa dan Amerika Utara. Tetumbuhan tanpa bunga dan biji, berkembang biak dengan spora dan tumbuh di iklim hangat.
Gimnospermae, kurun waktu mulai dari Zaman Permian hingga Kapur Tengah. Tumbuhan heteroseksual, biji terbungkus dalam buah, semisal pinus, mengandung kadar getah (resin) tinggi. Jenis Pteridospermae seperti gangamopteris dan glossopteris adalah penyusun utama batubara Permian seperti di Australia, India dan Afrika.
Angiospermae, dari Zaman Kapur Atas hingga kini. Jenis tumbuhan modern, buah yang menutupi biji, jantan dan betina dalam satu bunga, kurang bergetah dibandingkan gimnospermae sehingga, secara umum, kurang dapat terawetkan.
Proses perubahan sisa-sisa tanaman menjadi gambut hingga batubara disebut dengan istilah pembatubaraan (coalification). Secara ringkas ada 2 tahap proses yang terjadi, yakni:
Tahap Diagenetik atau Biokimia, dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignit terbentuk. Agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksidasi dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan (dekomposisi) dan kompaksi material organik serta membentuk gambut.
Tahap Malihan atau Geokimia, meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya antrasit.
Teori berdasar Tempat terbentuknya
Teori Insitu :
Bahan – bahan pembentuk lapisan batubara terbentuk ditempat dimana tumbuh – tumbuhan asal itu berada. Dengan demikian setelah tumb mati, belum mengalami proses transportasi segera tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami proses coalification.
Ciri :
Penyebaran luas dan merata
Kualitas lebih baik, contoh Muara Enim
Teori Drift :
Bahan-bahan pembentuk lapisan batubara terjadi ditempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan berkembang. Dengan demikian tumbuhan yang telah mati mengalami transportasi oleh media air dan terakumulasi disuatu tempat, tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami coalification.
Ciri :
Penyebaran tidak luas tetapi banyak.
kualitas kurang baik (mengandung pasir pengotor), contohnya pengendapan delta di aliran sungai mahakam.
Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar yang bukan saja dikenal di wilayah Indonesia, tetapi dikenal di setiap bangsa atau negara yang berada jauh di luar Indo¬nesia. Hal ini disebabkan letak Kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis dan dekat dengan Selat Malaka. Telah kita ketahui, Selat Malaka pada saat itu adalah jalur perdagangan yang sangat ramai dan dapat menghubung-kan antara pedagang-pedagang dari Cina dengan India atau Romawi.
Dari tepian Sungai Must di Sumatra Selatan, pengaruh Kerajaan Sriwijaya terus meluas yang mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, dan mungkin juga Jawa Barat (Tarumanegara), Semenanjung Malaya hingga ke Tanah Genting Kra. Luasnya wilayah laut yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar pada zamannya.
1. Kehidupan Politik Kerajaan Sriwijaya
Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang memerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri.
a. Raja yang memerintah (yang terkenal)
1) DapuntaHyang SriJayanasa
Beliau adalah pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai wilayah Jambi dengan menduduki daerah Minangatamwan yang terletak di dekat jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal dia telah mencita-citakan agar Sriwijaya menjadi kerajaan maritim.
2) Balaputera Dewa
Awalnya, Balaputradewa adalah raja di Kerajaan Syailendra. Ketika terjadi perang saudara antara Balaputra Dewa dan Pramodhawardani (kakaknya) yang dibantu oleh Rakai Pikatan (Dinasti Sanjaya), Balaputra Dewa mengalami kekalahan. Akibatnya dia lari ke Kerajaan Sriwijaya, dimana Raja Dharma Setru (kakak dari ibu Raja Balaputra Dewa) tengah berkuasa. Karena dia tak mempunyai keturunan, dia mengangkat Balaputradewa sebagi raja.
Masa pemerintahan Balaputradewa diperkirakan dimulai pada tahun 850 M. Sriwijaya mengalami perkembangan pesat dengan meingkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat. Pada masa pemerintahannya pula, Sriwijaya mengadakan hubungan dengan Kerajaan Chola dan Benggala (Nalanda) dalam bidang pengembangan agama Buddha, bahkan menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara.
3) Sri SanggaramaWijayatunggawarman
Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya dikhianati dan diserang oleh kerajaan Chola. Sang raja ditawan dan baru dilepaskan pada masa pemerintahan Raja Kulottungga I di Chola.
b. Wilayah kekuasaan
Setelah berhasil menguasai Palembang, ibukota Kerajaan Sriwijaya dipindahakan dari Muara Takus ke Palembang. Dari Palembang, Kerajaan Sriwijaya dengan mudah dapat menguasai daerah-daerah di sekitarnya seperti Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional, Jambi Hulu yang terletak di tepi Sungai Batanghari dan mungkin juga Jawa Barat (Tarumanegara). Maka dalam abad ke-7 M, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai kunci-kunci jalan perdagangan yang penting seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat.
Pada abad ke-8 M, perluasan Kerajaan Sriwijaya ditujukan ke arah utara, yaitu menduduki Semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kra. Pendudukan pada daerah Semenanjung Malaya memiliki tujuan untuk menguasai daerah penghasil lada dan timah. Sedangkan pendudukan pada daerah Tanah Genting Kra memiliki tujuan untuk menguasai lintas jalur perdagangan antara Cina dan India. Tanah Genting Kra sering dipergunakan oleh para pedagang untuk menyeberang dari perairan Lautan Hindia ke Laut Cina Selatan, untuk menghindari persinggahan di pusat Kerajaan Sriwijaya.
Daerah lain yang menjadi kekuasaan Sriwijaya diantaranyaTulang-Bawang yang terletak di daerah Lampung dan daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu untuk mengembangkan usaha perdagagan dengan India. Selain itu, diketahui pula berdasar berita dari China, Sriwijaya menggusur kerajaan Kaling agar dapat mengusai pantai utara Jawa sebab adalah jalur perdagangan yang penting.
Pada akhir abad ke-8 M, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang melalui Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra. Dengan kekuasaan wilayah itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan laut terbesar di seluruh Asia Tenggara.
c. Hubungan dengan luar negeri
Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India, seperti Kerajaan Pala/Nalanda di Benggala. Raja Nalanda, Dewapala Dewa menghadiahi sebidang tanah untuk pembuatan asrama bagi pelajar dari nusantara yang ingin menjadi ‘dharma’ yang dibiayai oleh Balaputradewa.
2. Kehidupan Sosial Kerajaan Sriwijaya
Karena letaknya yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu Kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi dan Semenanjung Malaysia.Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing, salah satunya India.
Budaya India yang masuk berupa penggunaan nama-nama khas India, adat istiadat, dan juga agama Hindu-Buddha. I-tsing menerangkan bahwa banyak pendeta yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab kitab suci agama Buddha. Guru besar yang sangat terkenal di massa itu adalah Sakyakirti yang mengarang buku Hastadandasastra.
3. Kehidupan Ekonomi Kerajaan Sriwijaya
Pada awalnya kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran.
Karena letak yang strategis pula, para pedagang China yang akan ke India bongkarmuat di Sriwijaya, dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke China. Dengan demikian pelabuhan Sriwijaya semakin ramai hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya.
4. Kehidupan Agama Kerajaan Sriwijaya
Kehidupan agama masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh datangnya pedagang India. Pertama adalah agama Hindu, lalu agama Buddha. Agama Buddha dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. I Tsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, khususnya aliran Mahayana.Selain itu ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Nama Dharmapala dan Sakyakirti pun tidak asing lagi. Dharmapala adalah seorang guru besar agama Budha dari Kerajaan Sriwijaya. Dia pernah mengajar agama Budha di Perguruan Tinggi Nalanda (Benggala). Sedangkan Sakyakirti adalah guru besar juga. Dia mengarang buku Hastadandasastra.
Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termahsyur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara, tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim dari Timur Tengah. Sehingga beberapa kerajaan yang semula adalah bagian dari Sriwijaya, lalu tumbuh menjadi cikal-bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak, disaat melemahnya pengaruh Sriwijaya.
Tanya Jawab seputar Keadaan Politik, Sosial, Ekonomi, dan Agama Kerajaan Sriwijaya
Bagaimana kehidupan sosial pada kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Kehidupan sosial pada kerajaan Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat Melayu. Masyarakat Sriwijaya terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup rukun dan harmonis.
Bagaimana kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Sriwijaya sangat berkembang pesat karena letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan antara Timur dan Barat. Masyarakatnya terdiri dari pelaut, pedagang, dan petani yang hidup sejahtera.
Apa saja kehidupan politik kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Kerajaan Sriwijaya memiliki sistem pemerintahan monarki absolut yang dipimpin oleh seorang raja. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki sistem birokrasi yang terdiri dari para pejabat dan bangsawan.
Bagaimana kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Sriwijaya sangat berkembang pesat karena menjadi pusat perdagangan antara Timur dan Barat. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan barang-barang mewah lainnya.
Budaya apa saja yang ada di kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Kerajaan Sriwijaya memiliki beragam budaya yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, seperti seni ukir, arsitektur candi, dan tarian tradisional.
Bagaimana kehidupan agama masyarakat kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Agama Hindu-Buddha menjadi agama utama yang dianut oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya. Namun, agama Islam dan Kristen juga tersebar di kerajaan ini pada masa berikutnya.
Apa nama agama yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Kerajaan Sriwijaya pada awalnya menganut agama Hindu-Buddha. Namun, pada masa berikutnya agama Islam dan Kristen juga tersebar di kerajaan ini.
Apa mata pencaharian pokok masyarakat kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Mata pencaharian pokok masyarakat kerajaan Sriwijaya adalah perdagangan, perikanan, pertanian, dan perkebunan.
Apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Runtuhnya kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh serangan dari kerajaan Chola dan kegagalan dalam menghadapi ancaman serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya serta konflik internal.
Bagaimana kondisi politik dan sosial Kerajaan Sriwijaya pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa?
Jawaban: Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan dan kemakmuran. Raja Balaputradewa dikenal sebagai seorang penguasa yang bijaksana dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya hingga ke Jawa Tengah.
Bagaimana masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya?
Jawaban: Masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya sangat panjang, dimulai dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Selama masa kejayaannya, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan internasional dan memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara.
Tenaga kerja berarti penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Definisi lain tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk orang-orang yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.
Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional.
Hampir setiap tahun, tenaga kerja atau buruh di Indonesia selalu turun ke jalan. Masalah yang dibawa selalu, sama yakni soal kesejahteraan. Mereka selalu menuntut kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, setiap tahun pemerintah selalu menaikkan UMP (upah minimum provinsi) yang dijadikan rujukan menentukan besaran upah bagi buruh. Tapi kenyataannya, buruh selalu meminta kenaikan gaji yang lebih besar.
Persoalan terkait ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di sumber daya manusia (SDM). Hasil kajian Bank Dunia dan CSIS memberi gambaran nyata tentang persoalan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Tingginya angka tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia masih tergolong cukup tinggi.
Dari hasil kajian Bank Dunia dan LIPI soal ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat lima permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pelaku usaha. Berikut paparannya.
1. Outsourcing merana
Pekerja alih daya atau outsourcing di Indonesia diyakini sangat jauh dari sejahtera. Gaji mereka saja rata rata berbeda 30 persen dibandingkan karyawan kontrak di perusahaan yang sama. Kepala Kajian Pekerjaan Layak LIPI Nawawi Asmat mengatakan, itu terjadi lantaran pengawasan pemerintah yang sangat lemah. Kondisi ini berbeda dengan Jepang, di mana karyawan outsourcing di sana sangat sejahtera. Indonesia semakin kompleks masalah outsourcing. Jepang ideal sekali dan sangat dilindungi UU nya. Pemerintah Jepang konsen dengan itu. Upah mereka tidak berbeda jauh berstatus kontrak atau tetap.
2. Digaji kecil
Masyarakat miskin di Indonesia tidak hanya dari kalangan pengangguran atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar 43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini terjadi lantaran kecilnya upah dan tingginya harga barang. Kepala Kajian Pekerjaan Layak LIPI Nawawi Asmat mengatakan dalam penelitiannya pada Februari 2012 silam, 57 persen pekerja informal dan 26,2 persen pekerja formal masih berada di bawah garis kemiskinan. Pekerja yang disurvei berasal dari pelbagai bidang. Semisal pertanian, pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan, jasa dan lainnya. Rata rata gaji pekerja formal hanya Rp 1.227.109. Sedangkan untuk informal hanya Rp 779.812.
3. Lapangan kerja tidak sesuai pendidikan
Persoalan pengangguran di Indonesia dipicu tiadanya kesesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini memicu tenaga kerja terdidik, justru mengambil lahan pekerjaan kelompok tidak terampil. Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan pendidikan tinggi baru 5 persen dari total angkatan kerja. Alhasil, mayoritas pasar buruh diisi oleh alumnus pendidikan dasar dan menengah. Masalahnya, para warga usia muda kesulitan mengakses informasi soal lapangan pekerjaan.
Akhirnya, banyak lulusan SMA bersedia melakoni pekerjaan yang seharusnya diperuntukkan untuk lulusan SD dan SMP. Sekitar 20 persen lulusan SMA rela bekerja di sektor tanpa keterampilan, 65 persen semi-skilled. Fenomena ini imbas dari kegagalan lulusan pendidikan tinggi, khususnya para sarjana, yang juga menganggur dan akhirnya mengambil jatah lulusan SMA. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur saat ini lima kali lipat pengangguran dewasa. Situasi ini sudah tidak sehat, apabila dibandingkan dengan mayoritas negara lain berpenghasilan menengah seperti Indonesia.
4. Akses informasi lapangan kerja sulit
Bank Dunia menyoroti fenomena lapangan kerja di Indonesia yang tidak sesuai antara kebutuhan pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja. Fenomena ini disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di kalangan anak muda yang baru lulus sekolah. Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan, 60 persen angkatan kerja muda terlalu mengandalkan model getok tular alias informasi dari hasil obrolan dengan teman atau keluarga.
Hal ini menandakan adanya kesulitan angkatan kerja untuk mengakses informasi soal pasar kerja. Kondisi ini, idealnya harus dijembatani oleh pemerintah atau pemberi kerja. Sebab, ketidaktahuan cara mencari kerja bukan hanya dialami lulusan SD atau SMP, melainkan juga SMA hingga sarjana.
5. Ketrampilan tenaga kerja rendah
Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan pengusaha. Dalam hal ini, wajib ada pelatihan di luar bursa kerja untuk menambah keterampilan generasi muda yang baru lulus sekolah. Indonesia harus mendorong diadakannya pelatihan keterampilan dari pemberi kerja. Untuk kebijakan seperti ini, kita kalah dari Filipina atau China. Hal ini masih ditambah adanya kekurangan mendasar dari mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Kebanyakan mereka hebat dan tekun dalam hal teknis pekerjaan, tapi lemah dalam keterampilan lunak (soft skill). Dari data yang ada, kebanyakan tenaga kerja terampil kita kurang di kecerdasan sikap, kemampuan Bahasa Inggris, serta pengoperasian komputer.
Alam reformasi memang telah memberikan begitu banyak pintu-pintu kebebasan yang sebelumnya tidak bisa dirasakan pada zaman orde baru. Dua masa yang mempunyai karakter yang saling bertolak belakang, namun tetap menyisakan sebuah sisi kekelaman para penguasanya. Mari kita cobalah telaah apa yang telah terjadi didua masa yang berbeda ini!.
Pada era rezim orde baru saluran informasi elektronik dan cetak jauh lebih sedikit dibandingkan saat ini. Stasiun televisi TVRI dan radio RRI jadi sumber informasi yang dominan menjadi corong pemerintah dalam membangun image keberhasilan ekonomi dan menjaga stabilitas keamanan negeri. Tak banyak berita-berita kriminal yang bisa kita dengar dan tonton, tidak ada sinetron-sinetron yang berpuluh episode yang menjemukan dan hanya menampilkan kemewahan dan gaya hidup yang materialistis seperti sinetron-sinetron saat ini, tidak ada infotainment yang menyerbu pendengaran kita sejak pagi buta hingga larut malam. Semua berjalan dibawah kontrol pemerintah yang otoriter, jika ada yang berseberangan akan bernasib naas. Walaupun lalu diakhir orde ini mulai menjamur stasiun televisi dan penerbitan media cetak, seiring dengan semakin melunaknya kepemimpinan Soeharto pasca terbentuknya ICMI yang memawadahi para cendekiawan muslim (Soeharto sepertinya mulai mendekat kekelompok hijau yang sebelumnya jadi musuh rezimnya, yang lalu dibaca oleh kalangan barat sebagai tanda untuk mulai menggulingkan kepemimpinannya).
Bandingkan dengan sekarang, dizaman reformasi ini pilihan saluran informasi dan hiburan sudah sedemikian bermacam-macam dan semakin menjurus kepada kebebasan yang kebablasan dan merugikan banyak fihak terutama rakyat awam. Sinetron-sinetron murahan, film-film cabul dan mistis, tumpang tindih informasi yang membingungkan, diperparah dengan lemahnya pengawasan lembaga-lembaga yang berwenang.
Kalau dahulu dizaman otoriter Soeharto ada yang namanya “petrus” alias penembak misterius yang menembaki preman-preman dan sampah masyarakat lainnya, lalu penangkapan aktifis yang kritis pada pemerintah, rentetan kasus kekerasan pada umat islam dengan stempel makar, seperti kasus Talang Sari Lampung dan Tanjung Priok Jakarta Utara.
Dizaman reformasi bisa kita lihat bahwa terorisme jadi isu yang paling laris dan dijadikan sebagai sarana propaganda dan pengalihan isu-isu yang sedang terjadi dan menyedot perhatian masyarakat banyak, dan yang menjadi korbannya adalah umat islam kembali. Yang paling menyedihkan adalah bahwa rezim saat ini dengan begitu pongahnya mempertontonkan “keberingasan” aparat yang berlindung dibalik UU anti terorisme melalui lakon sandiwara yang diperankan oleh Densus 88. Bukankah kita dapat melihat dengan jeli semua sandiwara berdarah ini dipenuhi intrik dan hal-hal yang ganjil?
Rezim otoriter memang membuka peluang untuk berbuat korup yang dilakukan pejabat pemerintah dan zaman Soeharto korupsi dan monopoli jadi mesin pendulang untuk memperkokoh jaringan politik partai penguasa, namun itu semua dilakukan “dibawah meja” dan dilakukan kebanyakan para penyokong pemerintah yang berkuasa.
Sedangkan dizaman reformasi korupsi terjadi secara besar-besaran dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, hingga kedesa-desa terpencil sekalipun. Wakil rakyat yang duduk di DPR hingga DPRD sebagian besar terseret kasus korupsi, hakim, jaksa, polisi, guru, dan lain sebgainya pun tidak ketinggalan ikut meramaikan pemberitaan media sebab tersangkut masalah korupsi. Yang lebih parah lagi saat korupsi yang dilakukan dibalut oleh sebuah peraturan dan undang-undang.
Kriminalitas dizaman orde otoriter Soeharto bukannya tidak banyak terjadi, tetapi rezim ini lebih tanggap dalam menjaga stabilitas keamanan, dan media informasi tidak begitu gencar memberitakannya sehingga masyarakat tidak menjadi imun dengan berita-berita itu, sehingga tidak berimbas pada mendapatan contoh bagaimana melakukan sebuah aksi kriminil.
Tidak seperti sekarang yang nyaris setiap hari bahkan setiap jam kita dapati berita kriminal, apakah itu berita pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan lain-lain . Seperti tidak ada habis-habisnya, dan motif yang dilakukan semakin bermacam-macam dan dilakukan dengan cara yang semakin canggih bahkan tidak masuk diakal!.
Belum lagi dengan bencana-bencana yang terjadi saat ini jauh lebih dahsyat terjadi dinegeri ini bila dibandingkan dengan era rezim otoriter. Apakah ini bukti bahwa semakin rusaknya moralitas anak negeri, sehingga begitu sering mengundang bala bencana yang terus menerus terjadi.
Pada rezim reformasi di Indonesia saat ini, baik dan buruk, benar dan salah, menjatuhkan dan dijatuhkan, jadi hal yang membingungkan masyarakat, dan peranan media begitu besar dalam memenangkan pihak-pihak yang telah berbuat licik dan kesewenangan sebab mereka yang menguasai media.
Kita harus pandai-pandai dalam menerima dan mencermati setiap kejadian yang terjadi diera reformasi ini, sebab boleh jadi apa yang terlihat oleh mata kepala kita telah terbungkus oleh sebuah kepalsuan, dan ingatlah bahwa rezim yang culas pada rakyatnya cepat atau lambat akan menemui ajalnya dan digantikan oleh rezim selanjutnya.
”Semoga direzim selanjutnya akan kita temukan pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya dan mampu membawa negeri ini jauh dari jurang kehancuran.“
Istilah totaliter berasal dari bahasa Latin totus, yang berarti seluruh atau utuh. Totaliter ini dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak negara pada hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kendali pemerintahan biasanya diserahkan kepada satu partai politik dan biasanya dipimpin oleh seorang diktator.
Dalam sistem pemerintahan totaliter, hak individu boleh dikatakan tidak ada. Individu dilihat sebagai hamba negara yang tidak mempunyai kebebasan memilih atau bersuara. Pada biasanya peprintahan yang berkuasapun jarang memberi kesempatan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok untuk berkumpul, seperti serikat buruh, partai politik, dll.
Rezim totaliter dapat disamakan dengan rezim tradisional pra-demokrasi yang otoriter atau otokratis. Pemerintah otoriter cenderung mempertahankan kekuasaan dari satu orang saja serta cenderung mempertahankan struktur sosial tradisional dan bekerja melalui garis wewenang yang ada. Yang umum terjadi dalam pemerintahan totaliter, dalam upaya menindas atau mengintimidasi individu dan atau kelompok lawan, biasanya mereka menggunakan tatktik teror yang dilakukan tentara atau polisi. Dalam negara yang totaliter, media masa hanya berfungsi sebagai alat propaganda bagi penguasa.
Sosialisasi politik di negara totaliter adalah indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik ialah proses sepihak saat penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaaan psikologis, dan latihan penuh disiplin, partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktinasi politik.
Hitler
Sistem pemerintahan totaliter ini dikenal sudah cukup lama dalam sejarah, tetapi baru mencapai puncaknya sekitar tahun 1920 – 1930. Dua rezim yang terkondang pada abad 20 adalah pemerintahan nasional sosialisme “NAZI” di bawah kepemimpinan Adolf Hitler (1933-1945) di jerman dan di bawah kekuasaan bolshevisme soviet dipimpin Jossif W Stalin (1922-1953) yang lalu menyebar dengan intensitas yang berbeda beda pada Negara Negara komunis lainya di eropa timur (akibat PD II) serta di CINA di Korea Utara dan Indocina.
Ciri-ciri Sistem Politik Totaliter
Ciri-ciri berikut merupakan hakekat pemerintahan totaliter : Totaliter bukan sekedar peningkatan bentuk-bentuk pemerintahan opresif seperti despotisme, pemerintahan tiranik dan diktator, melainkan sesuatu yang secara hakiki baru. Totalitarisme itu sendiri selalu mengembangkan lembaga-lembaga politik baru dan menghancurkan semua tradisi sosial, legal dan politik yang ada di Negara itu. Totalitarisme mengubah kelas-kelas sosial menjadi massa, menggantikan sistem multi-partai bukan dengan sistem partai tunggal melainkan dengan suatu gerakan massa, mengalihkan pusat kekuasaan dari tentara ke polisi rahasia, mengarahkan politik luar negeri secara terbuka pada kekuasaan dunia.
Sistem Politik Totaliter dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (1) sistem politik komunis dan (2) sistem politik fasis. Ciri-ciri Sistem Politik Totaliter adalah sebagai berikut.
Pengaturan masyarakat secara menyeluruh atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan.
Penggunaan sistem mobilisasi massa untuk membentuk
masyarakat baru yang akan melaksanakan kebijakan.
Penempatan individu di bawah kehendak dari partai tunggal yang mengatasnamakan bangsa dan negara.
