Kebijakan Masa Pemerintahan Raffles di Indonesia

Kebijakan Masa Pemerintahan Raffles di Indonesia diantaranya adalah kebijakan di bidang pemerintahan serta bidang keuangan dan perdagangan. Tugas utama Raffles di Indonesia adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan dan keuangan.

Kebijakan Raffles dalam bidang Pemerintahan
Dalam bidang pemerintahan kebijakan Raffles sebagai berikut.

• Membagi PuIau Jawa menjadi delapan belas keresidenan.
• Menjadikan para bupati sebagat pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang.

Kebijakan Raffles dalam bidang Keuangan dan Perdagangan
Adapun kebijakan Raffles dalam bidang keuangan dan perdagangan sebagai berikut.

• Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi.
• Memberikan kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional.
• Melaksanakan monopoli garam.
• Menjual tanah kepacia pihak swasta dan melanjutkan usaha pena naman kopi.
• Memberlakukan sistem sewa tanah (landrente).

Pemerintahan Raffles yang tidak begitu lama tersebut memberikan pengaruh positif bagi Indonesia. Pengaruh positif kebijakan Raffles tersebut sebagai berikut.

• Menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java.
• Istri Raffles. yaitu Olivia Mananne merintis Kebun Raya Bogor.
• Berperan serta dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya Bataviaasch Genootschapdi Harmoni, Jakarta.
• Menemukan tanaman endemik Indonesia. yaitu Rafflesia Amoldi (bunga bangkai). Rafflesia Amok, adalah genus tumbuhan bunga parasit. Rafflesia ditemukan di hutan hujan Indonesia. Tumbuhan ini tidak memiliki batang, daun, ataupun akar yang sesungguhnya. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota lima. Diameter bunga Rafflesia Amoldi bisa mencapai lebih dari 100 cm dan beratnya hingga 10 kg.

Pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama. Berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814 Inggris sepakat menyerahkan kembali wilayah yang pernah dikuasai Belanda. Penyerahan kekuasaan ini baru terealisasi pada tahun 1816. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, pihak Inggris diwakili oleh John Vendall sedangkan pihak Belanda diwakili oleh tiga komisaris jenderal, yaitu Buyskes, Elout, dan van der Capellen.