 |
| Pembacaan Teks Proklamasi |
a. Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik. Kekalahan Jepang, hanya tinggal menunggu waktu. akan tetapi, Jepang masih terus berusaha melawan dan mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang didudukinya dengan memberikan janji palsu, yaitu kemerdekaan. Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Janji itu dikemukakannya di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan: untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktian niat baiknya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Kondisi Negara Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu, justru menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana proses kemerdekaan Indonesia ? Mari kita simak informasi di bawah ini.
1) Pembentukkan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Jenderal Kumakichi Harada (panglima pemerintahan Jepang di Jawa), mengumumkan pembentukkan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Jundi Coosokai pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia.
Anggota BPUPKI terdiri dari 63 orang, didalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pengurus BPUPKI terbentuk dengan pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat.
Sidang BPUPKI memiliki tujuan untuk merumuskan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pembicaraan pertama dalam persidangan adalah merumuskan Dasar Negara dengan mendengarkan pidato-pidato yang disampaikan oleh beberapa tokoh pergerakan, seperti: Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Sukarno.
Wawasan
Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuk sebuah panitia kecil yang anggotanya sembilan orang. Panitia kecil ini diketuai oleh Ir. Sukarno, dengan anggota-anggotanya: Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, KH. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjorosujoso.
Hasil terpenting dari panitia kecil atau “Panitia Sembilan” ini adalah berupa Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, yang isinya adalah tentang: Tujuan Berdirinya Negara Indonesia Merdeka. Rumusan tersebut dikenal dengan nama: Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta memuat Dasar Negara Indonesia (Pancasila), yang bunyinya sebagai berikut:
- Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- (menurut dasar) kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia
- (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan ini, menjadi bahan dasar untuk dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI selanjutnya. Piagam Jakarta ini kemudian menjadi Mukadimah UUD 1945. Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini terjadi karena adanya keberatan dari sebagian anggota.
Piagam Jakarta juga menunjukkan kebesaran jiwa parapemimpin bangsa. Perbedaan yang ada, tidak perlu mendorong perpecahan. Mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Salah satu buktinya adalah, mengenai perdebatan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan dan diganti menjadi “Yang Maha Esa”. Perubahan ini didasari karena pendapat yang keberatan dari sebagian anggota.
Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD). Sidang kedua ini juga membicarakan mengenai Bentuk Negara. Wacana yang muncul dalam persidangan mengenai bentuk Negara, adalah: bentuk Republik atau Kerajaan. Pada akhirnya, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik.
BPUPKI membentuk panitia kecil, yang terdiri dari 9 anggota untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama: Panitia Perancang UUD, yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta untuk dijadikan sebagai inti Pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil, beranggotakan 7 orang, yang diketuai oleh Soepomo untuk merumuskan Batang Tubuh UUD.
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Sukarno, melaporkan hasil kerja panitia, yaitu:
a) Pernyataan Indonesia Merdeka.
b) Pembukaan Undang-Undang Dasar.
c) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.
Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang UUD. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI menyerahkan seluruh hasil pekerjaanya kepada Saiko Shikikan atau panglima tertinggi tentara di Jawa. Saiko Shikikan di Jawa menurut garis komando, berada langsung di bawah Saiko Shikikan Nanpo Gun (panglima militer tertinggi untuk daerah Selatan) yang bermarkas di kota Saigon, Vietnam.
2) Pembentukkan PPKI
BPUPKI dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya. Jenderal Terauchi pada tanggal 7 Agustus 1945 menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Zyumbi Inkai sebagai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah: mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan.
Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni: Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Widyodiningrat. Ketiga tokoh tersebut dipanggil ke Saigon/Dalat Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan, akan dapat dilakukan dengan segera. Adapun wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.
3) Peristiwa Rengasdengklok
Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, di Kota Hiroshima dan Nagasaki. Kedua bom atom tersebut mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar, dan menghancurkan berbagai fasilitas. Pemerintah Jepang, benar-benar dalam kesulitan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Ketiga tokoh bangsa Indonesia yang dipanggil pemerintah Jepang yaitu Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Widyodiningrat, telah kembali ke tanah air. Keadaan politik di Indonesia telah terjadi perubahan sangat drastis. Para tokoh yang terus mengikuti perkembangan Perang Dunia II, berpendapat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Perbedaan pendapat, sempat terjadi dalam mengambil keputusan: kapan proklamasi kemerdekaan dinyatakan.
Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua (paratokoh PPKI), dengan golongan muda yang diwakili tokoh-tokohnya dalam beberapa perkumpulan. Beberapa perkumpulan yang termasuk golongan muda, misalnya:
- Kelompok Asrama Menteng 31 yang dipelopori Chaerul Saleh dan Sukarni.
- Kelompok Asrama Indonesia Merdeka yang dipelopori Mr. Soebardjo
- Kelompok Asrama Mahasiswa Kedokteran yang mendukung Sjahrir.
Para pemuda mendesak Sukarno dan Hatta, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka beralasan, bahwa saat itu Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah, yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Bagaimana jalannya peristiwa Rengasdengklok ? Dimana lokasi peristiwa Rengasdengklok ? Mari kalian telusuri dengan mengkaji uraian berikut.
Wawasan
Rengasdengklok merupakan salah satu kota kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kelompok pemuda revolusioner yang menghendaki kemerdekaan Indonesia untuk segera dikumandangkan, secepatnya membawa Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok dengan cara paksa. Peristiwa heroik ini dipicu oleh adanya perbedaan paham antara golongan tua yang moderat dengan golongan muda yang revolusioner dalam pelaksanaan proklamasi.
- Golongan Tua. Mereka yang disebut sebagai golongan tua adalah paraanggota PPKI yang diwakili oleh Sukarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki bahwa pelaksanaan proklamasi, harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu: pada tanggal 24 Agustus 1945. Golongan Tua beralasan, bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya tentara Belanda ke Indonesia, dianggap lebih berbahaya daripada sekedar permasalahan waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri.
- Golongan Muda. Golongan muda tidak setuju terhadap sikap golongan tua. Golongan muda menganggap, PPKI adalah bentukan Jepang. Oleh karena itu, mereka menolak jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Sebaliknya Golongan Muda menghendaki, terlaksananya proklamasi kemerdekaan adalah dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. Salah satu tokoh pertama yang mendesak Sukarno dan Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah Sutan Syahrir.
Sikap golongan muda diputuskan dalam rapat di Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri oleh: Chairul Saleh, Djohar Nur, Subianto, Kusnandar, Subadio, Margono, Armansyah, dan Wikana. Rapat yang dipimpin Chairul Saleh ini memutuskan, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain.
Keputusan rapat itu kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Sukarno dan Hatta di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Golongan muda mendesak mereka untuk memaklumatkan proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 16 Agustus 1945. Naumun, Sukarno tetap bersikap keras pada pendiriannya, bahwa proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Oleh karena itu, PPKI harus segera menyelenggarakan rapat. Pro dan Kontra yang mencapai titik puncak inilah, akhirnya mangantarkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok.
Golongan muda tersebut memutuskan untuk membawa Sukarno dan Hatta, keluar Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan Sukarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Golongan muda memilih Shodanco Singgih untuk melaksanakan pengamanan terhadap Sukarno dan Hatta. Sukarno dan Hatta kemudian dibawa ke Rengasdengklok yang ada di sebelah Timur Jakarta. Kota Rengasdengklok dipilih dengan alasan perhitungan militer. Anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta, memang sebelumnya pernah mengadakan latihan bersama di Rengasdengklok, sehingga terjalin hubungan yang baik diantara mereka. Letak Rengasdengklok sangat strategis bagi pengamanan, karena letaknya yang terpencil sekitar 15 km dari Kedunggede Karawang, pada jalan raya Jakarta-Tegal.
Di Jakarta terjadi dialog antara kedua golongan, golongan muda yang diwakili oleh Wikana, dan golongan tua Ahmad Subardjo. Dialog tersebut mencapai kata sepakat, bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantarkan Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok dalam rangka menjemput Sukarno dan Hatta, setelah dialog tersebut. Kepada para-golongan muda, Ahmad Subardjo memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selambat-lambatnya pukul 12.00. Adanya jaminan tersebut membuat Cudanco Subeno selaku Komandan Kompi PETA Rengasdengklok, bersedia melepaskan Sukarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan kelengkapan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan.
Renungkan
Perbedaan antara golongan tua dan golongan muda hingga terjadinya peristiwa Rengasdengklok, menunjukkan adanya saling menghargai antara golongan tua dan golongan muda. Meskipun golongan muda membawa paksa golongan tua (Sukarno dan Hatta), namun mereka tetap menghormati kedua tokoh ini sebagai Bapak Bangsa. Golongan muda tetap memperlakukan kedua tokoh bangsa itu dengan hormat. Sukarno dan Hatta pun, tidak membenci golongan muda. Bahkan kemudian mereka menuruti keinginan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang. Mari, kalian galang persatuan dan kesatuan untuk saling bermusyawarah.
4) Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Sukarno dan Hatta akhirnya menyetujui proklamasi kemerdekaan, segera dikumandangkan. Sukarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Kediaman Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman dari tindakan militer Jepang, karena Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat.
Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks tersebut, setelah teks proklamasi disusun. Hatta mengusulkan, agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai Wakil Bangsa Indonesia. Sukarni dari golongan muda, mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh dua orang saja, yaitu Sukarno dan Hatta, Atas Nama Bangsa Indonesia. Sukarno juga diusulkan untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Sukarni, diterima. Kemudian, Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, dengan perubahan-perubahan yang disetujui bersama.
b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Para pahlawan kita berjuang melawan penjajah dengan tujuan tercapainya Indonesia Merdeka. Proklamasi adalah momentum awal yang penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri, agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Bagaimana proses pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ?Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita pelajari di artikel Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini.
