Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi dari Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan undang-undang tersebut juga disampaikan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Bahwa pemanasan global yang juga terjadi saat ini semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan, serta dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pendekatan manajemen lingkungan oleh hukum sedang dikembangkan oleh ahli ekologi pada awal tahun 1970-an ketika banyak dampak perkembangan telah menyebabkan banyak dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu buku lingkungan yang terkenal adalah "Silent Spring" yang menggambarkan kekhawatiran tentang penggunaan pestisida untuk perkebunan dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Di tingkat Internasional, orang-orang yang peduli tentang perlindungan lingkungan mulai tumbuh sejak tahun 1970 ketika PBB memfasilitasi Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan. Sejak itu banyak hukum lingkungan (kebijakan) dibuat oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Masalah lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia selalu terkait dengan masalah kemiskinan dan politik. Tantangannya adalah bagaimana mendidik masyarakat dan pemerintah untuk menetapkan kebijakan lingkungan sebagai bagian dari program utamanya di negara mereka. Sebagai contoh, setelah era reformasi di Indonesia (1999), proses Reformasi telah berkontribusi banyak wacana ke arah perubahan politik, sosial dan ekonomi Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara tentang perlindungan lingkungan, hanya sedikit orang atau institusi yang cukup memperhatikan masalah lingkungan.

Salah satu ikon pencinta lingkungan, Almarhum Bapak Otto Soemarwoto berusaha memperkenalkan paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan yang disebut “atur diri sendiri”. Paradigma baru ini sebagai bagian kecil dari strategi inovatif untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap manajemen lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Regulasi sukarela adalah strategi inovatif lingkungan lainnya yang kini mendapat perhatian besar. Istilah ini mengacu pada program dan kebijakan di mana para pencemar secara sukarela berkomitmen untuk mencapai tujuan kinerja lingkungan baik secara sepihak, dalam konteks perjanjian dengan regulator, atau dalam program yang dikelola oleh regulator atau pihak ketiga.

Regulasi sukarela atau regulasi mandiri dianggap sebagai pendekatan alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan. Peraturan semacam ini mungkin memiliki kesempatan untuk menjawab hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Ketika kita berbicara tentang implementasi, bahkan Uni Eropa (UE) atau negara industri lainnya mungkin masih memiliki masalah dalam implementasi kebijakan lingkungan mereka. Keberhasilan kebijakan UE pada akhirnya harus dinilai dari dampak yang ditimbulkannya di lapangan, tetapi meskipun banyak inisiatif kelembagaan, implementasi yang buruk tetap menjadi fakta kehidupan di Eropa.